Dominggus Mandacan dan Orgenes Wonggor Sabut Positif 8 Kali Opini WTP Provinsi Papua Barat |
- Dominggus Mandacan dan Orgenes Wonggor Sabut Positif 8 Kali Opini WTP Provinsi Papua Barat
- Paulus Waterpauw Resmi Gantikan Dominggus Mandacan Memimpin Papua Barat
- Charles Imbir Pimpin Rapat Paripurna Istimewa Peringati HUT ke-19 Raja Ampat
- Abdul Faris Umlati Sebut Undian Wisata Rohani Jadi Hadiah untuk ASN Raja Ampat
- Abdul Faris Umlati Pimpin Peringatan HUT ke-19 Kabupaten Raja Ampat
- Orideko Iriano Burdam Tutup Raker Pertama Kesatuan Masyarakat Adat Suku Byak Papua Barat
- Rapat Kerja Perdana Kesatuan Masyarakat Adat Suku Byak Papua Barat di Yensawai
- Ferdinand Rumsowek Sebut Kesiapsiagaan Jadi Kunci Cegah Bencana di Raja Ampat
- Slamet Prihantara Ajak Masyarakat Raja Ampat Daftar Karya Intelektual ke Kemenkumham
- Johnny Plate Sebut Layanan Telekomunikasi di Papua untuk Kebutuhan Prioritas
| Dominggus Mandacan dan Orgenes Wonggor Sabut Positif 8 Kali Opini WTP Provinsi Papua Barat Posted: 11 May 2022 10:14 AM PDT  MANOKWARI, LELEMUKU.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2021 dan LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Selasa, (10/5/2022). LHP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat, Orgenes Wonggor. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi Papua Barat TA 2021. "LKPD Pemerintah Provinsi Papua Barat TA 2021 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengungkapan yang memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bernilai material dan sistem pengendalian intern yang efektif. Berdasarkan hal tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2021," ungkap Anggota VI BPK. Opini WTP ini merupakan opini yang ke-delapan kalinya yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Hal ini menunjukan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. "Kami mengucapkan selamat atas pencapaian opini WTP yang telah diraih. Prestasi ini tidak terlepas dari efektivitas sinergi seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPR Papua Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan," kata Anggota VI BPK. Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut antara lain penatausahaan dana Bantuan Operasional Sekolah dan penatausahaan persediaan pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum tertib, pengelolaan belanja hibah pada tujuh SKPD belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Selain itu, pengendalian pelaksanaan belanja modal pada lima SKPD dan pengendalian atas penatausahaan pengamanan aset tetap belum sepenuhnya memadai. Sementara itu, dalam LHP kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, BPK memberikan tiga penekanan pada aspek kinerja tertentu yang perlu mendapat perhatian, yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu menyelaraskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan institusi lain, perlu meningkatkan manfaat nyata atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan perlu meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan akses permodalan bagi masyarakat miskin. Selain menyampaikan LHP LKPD dan LHP Kinerja, pada kesempatan yang sama Anggota VI BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) yang berisi ringkasan atas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2021 di wilayah Provinsi Papua Barat yang meliputi 14 LHP LKPD, 2 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT), dan 10 LHP Kinerja. IHPD juga memuat informasi penting terkait capaian indikator ekonomi makro daerah, profil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi LHP BPK dan penyelesaian ganti kerugian daerah. Kegiatan penyerahan LHP tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Papua Barat, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat serta para pejabat struktural dan fungsional BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. (BPKRI) |
| Paulus Waterpauw Resmi Gantikan Dominggus Mandacan Memimpin Papua Barat Posted: 11 May 2022 01:42 AM PDT  Menurut informasi yang didapat Lelemuku.com, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membuat undangan pelantikan Pj Gubernur Papua Barat yang ditandatangani Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, pada 10 Mei 2022. Pelantikan Waterpauw dan 2 orang penjabat gubernur lainnya ini akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dua orang lainnya yakni, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat dan Sekda Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten Sementara untuk pengganti Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie masih belum dipublikasikan. Sebelumnya, kabar mengenai pelantikan lima orang pj gubernur oleh Mendagri ini disampaikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono. Pelantikan pejabat gubernur kali ini tidak dapat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebab saat ini dan dalam beberapa waktu kedepan presiden sedang berada di Washington DC, Amerika Serikat guna menghadiri KTT Khusus ASEAN-Amerika Serikat. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri, Komjen Paulus Waterpauw lahir di Fakfak, Papua Barat pada 25 Oktober 1963. Berbagai posisi strategis pernah dijabat oleh Komjen Paulus Waterpauw. Sebelum menjabat menjabat sebagai Deputi di BNPP, Komjen Paulus Waterpauw menjabat sebagai Kabaintelkam Polri. Ia pernah menjadi Wakapolda Papua pada 2011, Kapolda Papua Barat pada 2014, Kapolda Papua pada 2015, dan Wakabaintelkam Polri pada 2017. Selain itu, ia juga pernah memegang komando sebagai Kapolda Sumatra Utara dan Kapolda Papua pada 2019. (Albert Batlayeri) |
| Charles Imbir Pimpin Rapat Paripurna Istimewa Peringati HUT ke-19 Raja Ampat Posted: 10 May 2022 08:00 PM PDT  WAISAI, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Raja Ampat 2022 di Ruang Sidang DPRD Raja Ampat, Kota Waisai, Senin (9/5/2022). Rapat yang dihadiri Sekda, Yusuf Salim Forkompimda Raja Ampat, Pejabat Eselon II, Pimpinan BUMN dan BUMD, kepala instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat serta sejumlah pimpinan parpol tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Raja Ampat, Charles Imbir. Charles Imbir saat membuka rapat paripurna tersebut menjelaskan pelaksanaan rapat istimewa tersebut merupakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 16 tahun 2008 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Raja Ampat. Hari jadi Kabupaten Raja Ampat yang dirayakan setiap tanggal 9 Mei merupakan hari bersejarah atas terbentuknya Kabupaten Raja Ampat. "Dengan demikian, Eksekutif dan Legislatif wajib memperingatinya pada setiap tahun berjalan. Salah satu bentuk peringatan hari jadi kabupaten Raja Ampat yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui rapat paripurna istimewa DPRD," ujar Charles. Diakuinya, bersifat terbuka dengan tujuan bupati dapat menyampaikan realisasi program kerja 2021 dan skala prioritas program tahun anggaran 2022 serta perencanaan tahun berikut berdasarkan RPJMD. Pada kesempatan yang sama, Bupati Raja Ampat yang diwakili Sekda Raja Ampat Yusuf Salim menjelaskan meskipun beberapa tahun terakhir perayaan HUT Kabupaten Raja Ampat dirayakan secara sederhana, tidak adanya lomba dan pementasan budaya tetapi bukan berarti perayaan HUT Raja Ampat kehilangan maknanya dari pergumulan sembilan belas tahun silam. "Raja Ampat dijadikan sebagai daerah pemekaran dan Waisai sebagai ibukota kabupaten dan saat ini sejarah pemekaran Raja Ampat kita kenang kembali," ujarnya. Yusuf berharap momentum peringatan HUT ke-19 memberikan motivasi bagi semua elemen masyarakat untuk lebih giat membangun kabupaten yang dikenal sebagai tujuan wisata dunia. Pada kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD Raja Ampat karena dengan semangat yang sama melaksanakan sidang paripurna HUT Kabupaten Raja Ampat. Dirinya mengajak semua pihak agar dalam mata rantai persaudaraan untuk sama-sama terus membangun Raja Ampat. Dan memberikan peranan terbaik untuk mewujudkan Raja Ampat yang sehat dan sejahtera. Dikatakannya program pembangunan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yakni Abdul Faris Umlati dan Orideko Iriano Burdam di segala bidang baik bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi bertujuan mewujudkan Raja Ampat yang maju dan mendiri sebagaimana tujuan utama visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati. (infopublik) |
| Abdul Faris Umlati Sebut Undian Wisata Rohani Jadi Hadiah untuk ASN Raja Ampat Posted: 10 May 2022 07:00 PM PDT  WAISAI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat, Papua Barat mengelar undian wisata rohani untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Raja Ampat, Senin (9/5/2022). Program rutin tahunan Pemda Raja Ampat tersebut sempat tertunda karena Pandemik COVID - 19. Undian wisata rohani tersebut tersedia untuk 10 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemda Raja Ampat masing-masing lima ASN beragama muslim dan lima ASN beragama nasrani. ASN muslim yang beruntung akan umroh ke Mekkah, sementara ASN beragama nasrani akan berwisata rohani ke Israel. Penarikan undian wisata rohani yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Raja Ampat 2022 tersebut dilakukan oleh Kapolres Raja Ampat, Danpos Angkatan Laut Raja Ampat, Dandim 1805 Raja Ampat, Sekda Raja Ampat, Ketua DPRD Raja Ampat, Ketua Tim Penggerak PKK Raja Ampat dan Bupati Raja Ampat, Kepala Bagian Kesra Raja Ampat. Undian yang diikuti ratusan ASN di Raja Ampat tersebut berhasil mendapatkan 10 ASN Raja Ampat yang siap berangkat baik yang akan Umroh ke Mekkah maupun wisata rohani ke Yerusalem. Program wisata rohani bagi ASN tersebut sebagai salah bentuk perhatian Pemda Raja Ampat dalam meningkatkan iman bagi para ASN, tetapi juga sebagai award bagi ASN yang mengabdi di Raja Ampat. "Usai upacara HUT ini, kita akan melakukan undian wisata rohani baik untuk ASN yang beragama muslim maupun ASN yang beragama nasrani. Selain sebagai hadiah HUT ke-19 Raja Ampat, tetapi juga untuk meningkatkan iman dan taqwa ASN sebagai pelayan dan abdi masyarakat," ujar Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati saat menyampaikan pidato memperingati HUT ke-19 Kabupaten Raja Ampat, Senin, (9/5/2022). Program wisata rohani yang dilakukan Pemda Raja Ampat sebenarnya tidak saja untuk ASN. Sebelum pandemik COVID-19, program serupa juga diperuntukan bagi tokoh-tokoh agama di Raja Ampat.Setiap tahun rata-rata 15-20 tokoh agama mengikuti program tersebut. (infopublik) |
| Abdul Faris Umlati Pimpin Peringatan HUT ke-19 Kabupaten Raja Ampat Posted: 10 May 2022 06:00 PM PDT
|
| Orideko Iriano Burdam Tutup Raker Pertama Kesatuan Masyarakat Adat Suku Byak Papua Barat Posted: 10 May 2022 05:00 PM PDT  WAISAI, LELEMUKU.COM - Wakil Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, S.IP, MM, M.Ec. Dev menutup dengan resmi Rapat Kerja Pertama Kesatuan Masyarakat Adat Suku Byak Provinsi Papua Barat di Kampung Yensawai, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Jumat ( 6/5/2022). Orideko, sapaan akrab Orideko Iriano Burdam yang juga penasehat panitia raker tetapi juga sebagai salah satu tokoh masyarakat adat suku Byak Raja Ampat dalam sambutan menegaskan, melalui Raker tersebut Kesatuan Masyarakat Adat Suku Byak Provinsi Papua Barat memiliki kesempatan untuk menata organisasi agar tumbuh menjadi organisasi yang maju dan mandiri. Dirinya berharap entitas dan hakekat kehadiran Kesatuan Masyarakat Adat Suku Byak di tengah masyarakat yang multikultural dan pesatnya digitalisasi saat ini menjadi wadah berhimpunnya masyarakat Byak serta terbuka dan independen sebagai mitra pemerintah. Dirinya juga meminta untuk mengimplementasikan program yang riil dan urgent untuk kepentingan masyarakat sebagaimana yang dirumuskan atau disepakati bersama pada kegiatan tersebut. "Terus menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk kepentingan pembangunan," harap Orideko. Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Ketua Kesatuan Masyarakat Adat Suku Byak Papua Barat, Mananwir Hengky Korwa menjelaskan Raker Pertama tersebut bertujuan, pertama, membangun, menata dengan baik dan menjalankan organisasi berbasis masyarakat adat KMSB-PB secara professional, mandiri dan independent. Kedua, memikirkan bersama dan mengidentifikasi dengan cermat isu-isu strategis di tingkat daerah (Papua dan Papua Barat) dan di tingkat nasional sesuai kapasitas KMSB-PB untuk diagendakan sebagai program kerja periode 2021 – 2025. Ketiga, merancang program-program kerja yang bermanfaat bagi pemberdayaan kelompok-kelompok sub-suku Byak yang tersebar di Provinsi Papua Barat. Dan keempat, merancang program-program kerja sama lintas suku di Papua Barat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat UUD-RI 1945 dan UU Otonomi Khusus Papua dalam rangka pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan hak-hak dasar masyarakat adat di Tanah Papua. Atas suksesnya pelaksanaan raker tersebut, Ketua Panitia Pegilius Soor, S.Sos, M.Hum dalam laporannya menyampaikan terima kasih atas dukungan panitia, masyarakat adat Byak Raja Ampat dan teristimewa kepada masayarakat Distrik Batanta Utara, sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Penutupan raker yang ditandai pemukulan tifa tersebut disaksikan Ketua Kesatuan Masyarakat Adat Suku Byak Provinsi Papua Barat, Mananwir Hengky Korwa, Para Ketua Ikatan Suku Byak Kabuoaten/kota Papua Barat, akademisi masyarakat adat suku byak, peserta Raker, tamu undangan dan masyarakat Distrik Batanta Utara. (infopublik) |
| Rapat Kerja Perdana Kesatuan Masyarakat Adat Suku Byak Papua Barat di Yensawai Posted: 10 May 2022 04:00 PM PDT  WAISAI, LELEMUKU.COM - Kesatuan Masyarakat Adat Suku Byak Wilayah Papua Barat melaksanakan Rapat Kerja Pertama yang berlangsung di Kampung Yensawai, Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat, Kamis-Jumat (5-7/5/2022). Raker yang diikuti Ketua dan Pengurus Kesatuan Masyarakat Adat Byak Provinsi Papua Barat dan Ketua-ketua Adat Suku Byak Kabupaten/Kota wilayah Papua Barat tersebut dibuka Gubernur Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan, Kamis (5/5/2022). Selain dihadiri Gubernur Mandacan, sapaan Dominggus Mandacan, pembukaaan Raker tersebut juga dihadiri Bupati dan Wakil Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE dan Orideko Iriano Burdam, S.IP, MM.M.Ec. Dev selaku penasehat panitia Raker, Forkopimda Papua Barat dan Raja Ampat serta sejumlah pejabat dan kepala dinas di Raja Ampat. Selain pejabat, kegiatan Raker tersebut juga dihadiri tokoh akademisi Masyarakat Suku Byak, Ketua Kesatuan Masyarakat Adat Suku Byak Papua Barat, Mananwir Hengki Korwa dan pengurus,Ketua Dewan Adat Wilayah III Papua Barat, Paul Mayor, para sesepuh dan perwakilan pengurus Ikatan Suku Byak kabupaten/kota se-Papua Barat. Dominggus Mandacan dalam sambutannya menjelaskan Suku Byak adalah salah satu suku pertama penerima tetapi juga turut-serta menyebarluaskan peradaban baru, agama nasrani dari Eropa ke penjuru tanah Papua. Dirinya berharap Raker tersebut sebagai media bagi masyarakat suku Byak kabupaten/kota di Papua Barat untuk saling mengenal dan memperkuat rasa persaudaraan serta terbangunnya saluran komunikasi membagi pengalaman, pengetahuan dan pandangan tentang persoalan di daerah masing-masing untuk mencari solusi secara martabat. Selain meminta agar Raker Pertama tersebut menghasil program strategis bagi pembangunan Suku Byak di Papua Barat, Mandacan juga meminta agar Kesatuan Masyarakat Suku Byak Papua Barat rumah besar bagi suku-suku Byak di Papua Barat. "Kesatuan Masyarakat Adat Suku Byak Papua Barat harus mampu melahirkan generasi terbaik, integritas yang unggul serta mampu berkolaborasi dengan elemen lain guna mewujudkan Papua Barat yang maju, aman dan sejahtera," ujar Mandacan. Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Raker. Sebagaimana Mandacan, Bupati AFU, sapaan Abdul Faris Umlati juga berharap Raker tersebut melahirkan program-program strategis bagi pembangunan Kesatuan Masyarakat Suku Byak Wilaya Papua Barat. "Saya berharap raker ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan program dan langkah strategis dalam membangun masyarakat adat suku Byak di Papua Barat umumnya tetapi juga Raja Ampat khusus. Saya memberikan Apresiasi karena kegiatan ini dilaksanakan di Raja Ampat," kata AFU. Ketua Kesatuan Masyarakat Adat Suku Byak Papua Barat, Hengki Korwa dalan sambutannya menjelaskan adapun tujuan dilaksanakan Raker Pertama Kesatuan Masyarakat Suku Byak Papua Barat adalah pertama, untuk embangun, menata dengan baik dan menjalankan organisasi berbasis masyarakat adat KMSB-PB secara professional, mandiri dan independent. Kedua, memikirkan bersama dan mengidentifikasi dengan cermat isu-isu strategis di tingkat daerah (Papua dan Papua Barat) dan di tingkat nasional sesuai kapasitas KMSB-PB untuk diagendakan sebagai program kerja periode 2021 – 2025. Ketiga, merancang program-program kerja yang bermanfaat bagi pemberdayaan kelompok-kelompok sub-suku Byak yang tersebar di Provinsi Papua Barat. Dan keempat, merancang program-program kerja sama lintas suku di Papua Barat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat UUD-RI 1945 dan UU Otonomi Khusus Papua dalam rangka pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan hak-hak dasar masyarakat adat di Tanah Papua. Wakil Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, S.IP,MM,M.Ec.Dev selaku penasehat panitia pelaksana menilai raker tersebut sebagai momentum yang perlu dipandang sebagai karunia untuk meningkatkan interaksi dan peningkatan silahturahmi sosial kemasyarakatan. "Dengan momentum ini mari kita maknai sebagai karunia yang akan kita manfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan interaksi dan peningkatan kadar silahturahmi sosial kemasyarakatan agar membawa berkah bagi kita semua. Jou Suba," kata Orideko, sapaan Orideko Iriano Burdam yang juga salah satu tokoh masyarakat adat suku Byak tersebut. Kegiatan Raker Kesatuan Masyarakat Sukua Byak Papua Barat ini berlangsung selama dua hari, Kamis-Jumat (5-6/7/2022) dan dihadiri Ketua dan Perwakilan Suku Byak Kabupaten/Kota Papua Barat dan ratusan masyarakat suku Byak Raja Ampat. (infopublik) |
| Ferdinand Rumsowek Sebut Kesiapsiagaan Jadi Kunci Cegah Bencana di Raja Ampat Posted: 10 May 2022 03:00 PM PDT  WAISAI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat, Papua Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang berlangsung di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Kristen Papua Alfa Omega Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Selasa, (26/4/2022). Upacara peringatan HKB yang dipimpin Asisten III Setda Raja Ampat, Ferdinand Rumsowek yang mewakili Bupati Raja Ampat tersebut dihadiri Kepala BPBD Raja Ampat, Guntur Tamima bersama jajarannya, Kepala Diskominfo, Persandian dan Statistik Raja Ampat, Frits Feliks Dimara, sejumlah pimpinan OPD di Raja Ampat, Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMP YPK Alfa Omega Waisai, siswa SMP YPK Alfa Omega Waisai dan sejumlah tamu undangan lainnya. Usai upacara Guntur Tamima kepada media menjelaskan tema peringatan HKB tahun ini adalah "Siap untuk Selamat." Diakuinya, kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam mencegah dan menghindari dari berbagai bencana. "Pencegahan dan mitigasi haruslah menjadi roh kesiapsiagaan bencana yang kita peringati setiap tanggal 26 April, bersama dengan momentum lahirnya undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dari responsive menjadi preventif," ujar Guntur Tamima. Menurutnya, HKB ini adalah agenda BNPB yang diselenggarakan secara secerentak di seluruh Indonesia dan terus dilakukan setiap tahun sebab Indonesia termasuk rawan bencana, baik bencana hidrometeorologis, dan geologi, termasuk bencana non alam sepeerti pandemi Covid-19. Karena itu diperlukan kesiapsiagaan bagi setiap manusia, individu perlu siap siaga dalam menghadapi bencana. "Agenda HKB di Raja Ampat juga ditandai dengan kegiatan simulasi evakuasi mandiri jika terjadi gempa bumi," ujarnya. Guntur, sapaan Guntur Tamima menambahkan peringatan HKB dan simulasi evakuasi mendiri dilakukan dilembaga pendidikan agar guru dan siswa memahami bagaimana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana/cara menyelamatkan diri. Dirinya juga berharap masyarakat juga memiliki pemahaman dan pengetahuan kesiapsiagaan menghadapi bencana, karena dari 10 ancaman bencana di dunia Sembilan (9) diantaranya ada di Raja Ampat, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca extrim, gelombang extreme, kekeringan dan abrasi pantai. "Oleh karena itu kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana sangat penting agar mereka mampu melakukan tindakan untuk mengurangi resiko," ujarnya. (infopublik) |
| Slamet Prihantara Ajak Masyarakat Raja Ampat Daftar Karya Intelektual ke Kemenkumham Posted: 10 May 2022 01:00 PM PDT  WAISAI, LELEMUKU.COM - Kepala Kanwil (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Papua Barat, Slamet Prihantara mengajak seluruh masyarakat untuk mendaftarkan hasil-hasil karya intelektual untuk mendapatkan legitimasi hukum. Hal ini disampaikannya kepada jurnalis Infopublik di sela-sela Seminar Promosi dan Desiminasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Rabu, (20/4/2022). "Prosedurnya begini saja ditujukan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Cq Devisi Hukum dan HAM," ujar Slamet Prihantara saat ditanya terkait mekanisme pendaftaran kekayaan intelektual. Dijelaskanya, dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini maka masyarakat bisa mendaftar secara online untuk mempercepat proses legitimasi hukum atas kekayaan intelektual. Hal ini penting katanya untuk menghindari pencurian, penciplakan atau klaim dari pihak tertentu yang bukan miliknya. "Dengan itu kami akan teruskan ke pusat, dan mohon maaf saat tak perlu harian, yang penting kami teliti disana memang belum ada orang yang memiliki karya yang sama," ujar dia. Slamet Prihantara mengakui sejak berkarya di Papua Barat sudah banyak hasil yang telah dilakukannya . Menurutnya, tahun 2022 adalah tahun hak cipta maka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat member peluang dan kemudahan masyarakat Papua Barat untuk mendaftarkan hasil-hasil karya yang menjadi kekayaan intelektualnya. Diakuinya, pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal dan Individu prosedurnya sama dan gratis, hanya membayar PNB tapi tak seberapa dan itu ada hitungannya. "Tidak semua dibayar. Kalau ada begitu nanti berhadapan dengan saya," katanya Terkait perbedaan kekayaan intelektual komunal dan Individu atau persoalnya, dirinya menjelaskan yang komunal itu sifatnya menyeluruh seperti kebudayaan, kesenian, tari-tarian. Itukan kelompok masyarakat. Sedangkan perorangan seperti designer, buat batik khas dan harus didaftarkan. Karena kata dia, itu adalah asset dan kekayaan. (infopublik) |
| Johnny Plate Sebut Layanan Telekomunikasi di Papua untuk Kebutuhan Prioritas Posted: 10 May 2022 11:42 AM PDT  JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama PT Telkom Indonesia mulai melakukan pemulihan jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) rute Merauke-Timika. Menteri Kominfo (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan, selama masa pemulihan itu layanan tidak sebesar biasanya, tetapi masyarakat di wilayah Papua masih bisa memanfatkan jaringan telekomunkasi suara (voice) dan internet untuk kepentingan prioritas. "Kominfo dan PT Telkom akan menyiapkan ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang spesifik, sehingga layanan telekomunikasi tetap berlangsung dengan baik walaupun tidak sebesar seperti yang disediakan melalui jaringan tulang punggung," ujar Menkominfo dalam Konferensi Pers Terkait Progres Penyelesaian Gangguan SKKL Telkom Segmen Merauke-Timika di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta pada Selasa (10/5/2022). Acara itu dihadiri Menkominfo Johnny G Plate, Plt. Dirjen PPI Kementerian Kominfo, Ismail, dan Direktur Network dan IT Solution PT Telkom Herlan Wijanarko. Lebih lanjut Menkominfo Johnny menjelaskan, pihaknya telah memberikan informasi yang benar mengenai permasalahan telekomunikasi di wilayah Papua dan sekitarnya selama beberapa hari terakhir. Oleh karenanya dia berharap agar tidak terjadi penyebaran informasi yang tidak benar terkait masalah jaringan fiber optik bawah laut ini. Menkominfo juga memastikan pihaknya tetap memantau kualitas layanan telekomunikasi di kawasan Papua agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat hingga dilakukan pemulihan. Dalam hal ini Kementerian Kominfo akan memanfaatkan Pusat Monitoring dan Surveillance System yang digunakan memantau kualitas layanan telekomunikasi seluruh Indonesia. "Begitu pentingnya dan karena ini jaringan tulang punggung pita lebar untuk mentransmisikan data yang besar. Begitu terjadi gangguan kita hanya bisa memanfaatkan satelit dan kapasitas tersisa yang jumlahnya terbatas," jelasnya. Menurut Menkominfo Johnny, saat ini Kementerian Kominfo mengoperasikan tiga perangkat untuk memantau Quality of Service (QoS) dan Quality of Experience (QoE) layanan telekomunikasi. Selain itu, Kementerian Kominfo juga bisa memanfaatkan BLU BAKTI Kominfo untuk memantau layanan akses internet dari satelit dan base transceiver station (BTS) yang telah dibangun. "Hal itu akan membantu penanganan gangguan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia," jelasnya. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Plt) Dirjen PPI Kominfo Ismail menambahkan, pemantauan gangguan SKKL Merauke-Timika juga telah berlangsung sejak awal terjadinya gangguan. Pengaturan prioritas layanan telekomunikasi selama pemulihan setelah gangguan juga telah dikoordinasikan dengan PT. Telkom Indonesia. "Backup link dapat melayani voice 100 persen agar komunikasi voice dari dan ke Papua tidak terganggu. Untuk IP TV 10 channel sejak tanggal 28 Maret 2022. Kemudian VPN-IP 100 persen, Astinet 100 persen karena disiapkan lima sirkuit implementasi. Dan Indihome serta Telkomsel secara selektif. Semuanya dikoordinasikan dan untuk menjaga melalui surveillance lewat Kominfo," jelasnya.(Infopublik) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
