Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Raja Ampat Gelar FGD Bahas Penerapan Perpres Nomor 16 Tahun 2018,.

Raja Ampat Gelar FGD Bahas Penerapan Perpres Nomor 16 Tahun 2018,

Posted: 13 Sep 2018 08:38 AM PDT

WAISAI, LELEMUKU.COM - Guna menerapkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerinta (LKPP) Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa melalui penyedia, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Bagian Unit Layanan Pengadaan menggelar Fokus Group Diskusi (FGD) sehari yang berlangsung di Aula Badan Kengawaian dan Diklat, Senin (10/9).

Kegiatan itu dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-Organisasi Pemerintah Daerah (PPK OPD), mitra usaha/penyelia jasa konstruksi dan bangunan, serta sejumlah pejabat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemda Raja Ampat.

Wakil Bupati Raja Ampat Manuel Pieter Urbinas,S.Pi,Msi ketika membuka kegiatan tersebut menegaskan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 secara ekslusif mengatur tentang pengadaan barang jasa di kabupaten Raja Ampat yang bertujuan memaksimalkan penyerapan APBD dan APBN lewat proses pengadaan yang sederhana, transparan, efektif dan akuntabel serta adanya mekanisme kontrol yang kuat yakni menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam pengelolaan keuang daerah dan demi terwujudnya transparasi pengelolaan keuangan daerah, kata Manuel Piter Urbinas, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk ikut mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Kami (Pemda Raja Ampat, red) telah melakukan kerja sama dengan Penegak hukum dan pengawasan untuk membangun sistem berbasis informasi teknologi seperti e-goverment dan e-palning ini upaya dalam mempermudah kita mekanisme pengadaan serta memberikan warning dan pengawasan bagi kita semua agar bekerja sesuai aturan prosedur yang berlaku," ujar Wakil Bupati.

Ia meminta kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan inidengan tekun dan aktif menyampaikan gagasan guna mempercepatnya implementasi aturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terkait memahami dan mengetahui hal mendasar sehingga nantinya tidak ada lagi hambatan atau kekeliruan melaksanakan peraturan tersebutt.

"Harapan dengan adanya diskusi ini mendapat nilai tambah dalam pengelolaan pengadaan dan keuangan yang ada di Kabupaten Raja Ampat," ujar Manu, sapaan Manuel Piter Urbinas.

Fokus Group Diskusi meupakan kerja sama Pemda Raja Ampat dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKKP) Jakarta. (DiskominfoRajaAmpat)

Dominggus Mandacan Buka Retret Pelayan Firman Perempuan GKI Se-Tanah Papua

Posted: 13 Sep 2018 06:53 AM PDT

WAISAI, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan membuka dengan resmi kegiatan retret pelayan firman perempuan dari persekutuan Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, di Gedung Gereja Jemaat Alfa Omega, Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Senin (10/9).

Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (14/9) dihadiri 300 pendeta (pelayan firman Tuhan) dari dari 55 klasis dan utusan sinode Gereja KI Klasis GKI di Tanah Papua dan Papua Barat.

Mandacan dalam arahannya meminta peserta dan tamu undangan untuk mendalami dan memaknai motto Provinsi Papua Barat yaitu membangun dengan hati, mempersatukan dengan hati guna terwujudkan Tanah Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat.

Menurutnya keamanann itu menjadi faktor kunci suksesnya pembangunan daerah. Tanpa keamanan maka apapun yang dilakukan tidak berhasil dengan baik.

"Harus aman dulu supaya kita bisa bekerja dan melaksanakan segala sesuatu untutk membangun daerah ini," ujar Mandacan.

Dijelaskannya, Pemprov Papua Barat dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah telah mengakomodir sejumlah kepentingan kabupaten/kota termasuk kepentingan pembangunan bidang keagamaan.

"Kami juga mengalokasi sejumlah anggaran untuk sejumlah denonimanasi gereja di Papua Barat, termasuk GKI di tanah Papua, khususnya sinode," ujar Mandacan.

Selaku pemerintah, dirinya mengaku sangat mendukung setiap kegiatan keagamaan termasuk kegiatan pelayan firman di Tanah Papua sehingga tanah Papua dan Papua Barat tetap aman dan terkendali.

Kepada pelayan firman Mandacan berpesan untuk terus berkarya membangun jemaat atau sumber daya manusia dimana ditugaskan.

"Kita semua dipanggil pada satu tujuan. Ada yang mewartakan sabda dan kebenaran, ada yang membangun dan menyiapkan infrastruktur, jalan, jembatan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan kita bersama," ujar Mandacan.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri juga Ketua Sinode GKI di Ttanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, S.Th, M.Th, Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas, S.Pi, M.Si, Unsur Muspida di Raja Ampat serta sejumlah tokoh agama di Waisai-Kabupaten Raja Ampat.

Andrikus Mofu, S.Th, M.Th dalam amanatnya menjelaskan saat ini gereja di tanah Papua tengah menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan ketelibatan semua pihak termasuk GKI di Tanah Papua. Dalam kondisi ini, kata Andrikus Mofu, diperlukan pelayan firman Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada.

Karena itu, Andrikus Mofu, S.Th, M.Th menilai ret-ret pelayan firman perempuan GKI di Tanah Papua sangat penting dan strategis. Ia mengakui melalui kegiatan itu akan meningkatkan spiritualitas dan ingritas pelayan firman Tuhan yang bertugas di wilayah Papua dan Papua Barat.

Sementara itu Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas, S.Pi dengan terpilihnya Klasis Raja Ampat sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut akan membawa kesan dan makna tersendiri bagi peserta.

"Semoga dengan dipilihnya Raja Ampat sebagai daerah tujuan wisata dunia akan membawa makna dan pengalaman spiritual tersendiri bagi seluruh peserta," ujar Manuel Piter Urbinas. (DiskominfoRajaAmpat)